# Uji tuntas hak asasi manusia (HRDD) > Uji tuntas hak asasi manusia (HRDD) adalah proses berkelanjutan yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan cara mengatasi dampak negatif aktual maupun potensial terhadap hak asasi manusia yang ditimbulkannya, turut ditimbulkannya, atau terkait dengannya melalui operasi, produk, dan hubungan bisnisnya. Juga dikenal sebagai: HRDD, uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, HREDD ## Mengapa hal ini penting? Dalam rantai pasok pertanian, risiko seperti [pekerja anak](/glossary/child-labour/), [kerja paksa](/glossary/forced-labour/), pekerjaan yang tidak aman, konflik lahan, dan pendapatan di bawah [pendapatan layak](/glossary/living-income/) terkonsentrasi di kebun dan di antara pekerja yang jauh dari pembeli. HRDD adalah metode untuk menemukan dan menangani risiko tersebut. Semakin banyak hukum yang mewajibkannya, terutama [CSDDD](/glossary/csddd/). ## Bagaimana cara kerjanya? Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan panduan OECD menggambarkan sebuah siklus: 1. Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam kebijakan dan sistem manajemen. 2. Mengidentifikasi dan menilai dampak negatif aktual dan potensial, dengan prioritas berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. 3. Menghentikan, mencegah, atau memitigasi dampak tersebut. 4. Memantau pelaksanaan dan hasilnya. 5. Mengomunikasikan cara dampak tersebut ditangani. 6. Menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan, termasuk melalui [mekanisme pengaduan](/glossary/grievance-mechanism/). Keterlibatan yang bermakna dengan pemangku kepentingan terdampak, termasuk petani, pekerja, dan masyarakat, menyertai setiap langkah. ## Kesalahan umum - **Pendekatan yang hanya mengandalkan audit**, dengan kunjungan ke beberapa kebun pada tanggal yang sudah diumumkan. - **Tidak ada umpan balik**: kasus diidentifikasi tanpa memantau hasil pemulihannya. - **Pengumpulan data yang ekstraktif**, tanpa persetujuan atau manfaat bagi responden. Layanan [uji tuntas hak asasi manusia](/services/human-rights/) Farmer1st mendukung identifikasi risiko, pemantauan, dan pelacakan pemulihan melalui kontak langsung berbasis persetujuan dengan petani. ## Pertanyaan yang sering diajukan ### Dari mana konsep ini berasal? Konsep ini dirumuskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2011), Prinsip 17 hingga 21, dan dikembangkan dalam panduan OECD, termasuk Panduan OECD-FAO untuk Rantai Pasok Pertanian yang Bertanggung Jawab. ### Apakah HRDD wajib? Hal ini bergantung pada yurisdiksi dan ukuran perusahaan. Di Uni Eropa, CSDDD mewajibkannya bagi perusahaan terbesar, dan persyaratan legalitas EUDR (Regulasi Deforestasi Uni Eropa) mencakup hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia berdasarkan hukum negara produsen. ## Sumber - [UN Guiding Principles on Business and Human Rights (OHCHR)](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf) - [OHCHR, Bisnis dan hak asasi manusia](https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights) - [OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en.html) - [Directive (EU) 2024/1760 (CSDDD), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj/eng)