Kedaulatan data
Kedaulatan data adalah prinsip bahwa data tunduk pada hukum dan tata kelola bangsa, komunitas, atau individu yang bersangkutan. Di sektor pertanian, prinsip ini mencakup kendali nasional atas data petani dan lahan, serta kendali petani atas cara penggunaan data tentang diri dan kebun mereka.
Juga dikenal sebagai: kedaulatan data petani · kedaulatan data nasional · kepemilikan data
Mengapa hal ini penting?
Kepatuhan rantai pasok menghasilkan data terperinci tentang petani, lahan, dan produksi. Tanpa tata kelola yang jelas, data ini cenderung terkunci di sistem swasta, dikumpulkan berulang kali oleh setiap pembeli, dan digunakan tanpa petani merasakan manfaatnya. Pemerintah makin menegaskan kendali atas data tentang wilayah dan warganya, sementara organisasi petani menuntut hak atas data pertanian.
Apa artinya dalam praktik?
Biasanya ada dua tingkat yang berjalan bersamaan:
- Nasional: undang-undang tentang pelindungan data, lokalisasi, dan registri publik; residensi data untuk program pemerintah; sistem keterlacakan nasional.
- Petani: persetujuan, akses ke catatan milik sendiri, portabilitas antarpembeli, dan bagian dari nilai yang tercipta.
Tata kelola yang baik menetapkan siapa yang boleh mengakses data apa untuk tujuan apa, menjaga data komersial tetap privat bagi setiap perusahaan, dan memungkinkan lapisan bersama, seperti registri, digunakan kembali.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengusung slogan “kepemilikan” tanpa hak yang dapat dijalankan.
- Data terkunci di sistem satu vendor sehingga petani harus mendaftar ulang di setiap pembeli.
- Pemerintah tidak dilibatkan dalam data tentang sektornya sendiri.
Farmer1st adalah jaringan yang dikendalikan petani: petani menentukan siapa yang menggunakan data mereka, pemerintah dapat menyimpan data di dalam negeri, dan perusahaan menjaga datanya tetap privat secara bawaan, hanya membagikan apa yang mereka pilih untuk dihimpun. Lihat aplikasi petani.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa pemilik data pertanian?
Kepemilikan data tidak selalu diatur dalam undang-undang. Kerangka kerja praktis berfokus pada hak, yaitu siapa yang boleh mengakses, menggunakan, membagikan, dan mendapat manfaat dari data, serta pada persetujuan petani dan kemampuannya memindahkan data antarpenyedia layanan.
Bagaimana kedaulatan data membantu pembeli?
Data yang dikelola dengan persetujuan petani dan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan penerimaan yang lebih luas. Hal ini mengurangi risiko kepatuhan dan kemungkinan akses dicabut.
Ceritakan rantai pasok Anda.
Sepuluh menit bersama asisten pelingkupan kami. Kami kembali kepada Anda dengan sketsa pertama layanan Anda.
