Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD)

Mengapa hal ini penting?

Bagi perusahaan agripangan, sebagian besar risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang paling serius berada di first mile (hulu rantai pasok): pekerja anak, kerja paksa, hak atas tanah, dan deforestasi di kalangan pemasok petani kecil. CSDDD menjadikan pendekatan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang uji tuntas hak asasi manusia sebagai hukum yang mengikat bagi perusahaan terbesar.

Apa yang diubah oleh Omnibus 2026?

Directive (EU) 2026/470, yang diterbitkan pada 26 Februari 2026, mengubah CSDDD. Menurut Parlemen Eropa:

• cakupan dipersempit menjadi perusahaan terbesar (lihat FAQ);
• perusahaan menerapkan pendekatan berbasis risiko di seluruh rantai kegiatannya dan tidak wajib melakukan penilaian mendalam secara sistematis di luar mitra bisnis langsung;
• permintaan informasi kepada mitra bisnis UKM dibatasi;
• kewajiban menyusun rencana transisi iklim dihapus;
• tanggung jawab perdata diatur di tingkat nasional, bukan di tingkat Uni Eropa.

Bagaimana penerapannya dalam praktik?

Langkah intinya tetap sama: mengintegrasikan uji tuntas ke dalam kebijakan, mengidentifikasi dan menilai dampak buruk, mencegah dan memitigasinya, memulihkan dampak yang telah terjadi, menyediakan mekanisme pengaduan, memantau efektivitas, dan berkomunikasi.

Kesalahan umum

• Menganggap cakupan yang dipersempit sebagai akhir persoalan. Pemasok perusahaan yang tercakup tetap menerima permintaan.
• Hanya mengandalkan audit, yang menjangkau sedikit kebun, alih-alih keterlibatan langsung dengan petani.

Layanan uji tuntas hak asasi manusia Farmer1st memberi perusahaan saluran langsung ke petani, berdasarkan persetujuan mereka, untuk mengidentifikasi dan memantau dampak.