Persyaratan legalitas (EUDR)
Persyaratan legalitas EUDR berarti komoditas terkait harus diproduksi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produsen, meliputi hak penggunaan lahan, pelindungan lingkungan, aturan kehutanan, hak pihak ketiga, hak ketenagakerjaan, hak asasi manusia, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, serta aturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan kepabeanan.
Juga dikenal sebagai: kriteria legalitas · peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produsen · produksi legal
Mengapa hal ini penting?
Persyaratan legalitas diatur dalam Pasal 3 huruf b EUDR (Regulasi Deforestasi Uni Eropa). Suatu produk bisa saja bebas deforestasi tetapi tetap tidak patuh, misalnya jika lahan digunakan tanpa hak yang sah atau produksinya melanggar hukum ketenagakerjaan. Operator wajib mengumpulkan “informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi” tentang legalitas, termasuk setiap pengaturan yang memberikan hak untuk menggunakan area tersebut (Pasal 9 ayat 1 huruf h).
Hukum apa saja yang tercakup?
Pasal 2 angka 40 mencantumkan bidang peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produsen:
- hak penggunaan lahan;
- pelindungan lingkungan;
- aturan terkait kehutanan yang berhubungan langsung dengan pemanenan kayu;
- hak pihak ketiga;
- hak ketenagakerjaan;
- hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional;
- persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, termasuk sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan kepabeanan.
Bagaimana cara kerjanya di first mile?
Untuk rantai pasok petani kecil, bukti sering kali mencakup dokumen penguasaan lahan atau surat keterangan hak adat, registrasi koperasi, pernyataan petani, dan hasil sistem pemantauan seperti CLMRS. Dalam laporannya tahun 2026, Komisi Eropa mengumumkan repositori peraturan perundang-undangan negara produsen dan skema sertifikasi untuk mendukung penilaian ini.
Kesalahan umum
- Menganggap legalitas sebagai satu dokumen, bukan serangkaian risiko.
- Mengabaikan penguasaan lahan informal atau adat, yang umum di kalangan petani kecil.
Layanan uji tuntas hak asasi manusia Farmer1st membantu mengumpulkan dan menyusun bukti legalitas dan sosial di tingkat kebun.
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa banyak bukti legalitas yang diperlukan?
Panduan Komisi Eropa tahun 2026 menyatakan bahwa informasi legalitas harus proporsional terhadap risiko. Operator dapat memulai dari informasi yang tersedia, termasuk repositori peraturan perundang-undangan relevan yang direncanakan Komisi, dan mengumpulkan bukti mendalam jika informasi awal menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
Apakah persyaratan legalitas berarti kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan Uni Eropa?
Tidak. Persyaratan ini mengacu pada hukum yang berlaku di negara produsen, termasuk hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 angka 40.
Ceritakan rantai pasok Anda.
Sepuluh menit bersama asisten pelingkupan kami. Kami kembali kepada Anda dengan sketsa pertama layanan Anda.
